Karhutla Ganggu 1.673 Penerbangan, Ini Rinciannya

Kabut asap karhutla berdampak pada 1.673 penerbangan domestik dalam hampir dua bulan. Kemenhub merinci jenis gangguan, maskapai, bandara terdampak, serta hak penumpang.

karhutla-ganggu-1673-penerbangan-ini-rinciannya

Kementerian Perhubungan mencatat 1.673 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Kabut asap yang menurunkan jarak pandang di sejumlah bandar udara memicu keterlambatan, pembatalan, penundaan, hingga pengalihan penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan keselamatan penumpang dan awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional. Jika jarak pandang berada di bawah batas minimum, penerbangan dapat ditunda atau dibatalkan.

“Kami tidak akan berkompromi terhadap keselamatan,” ujar Lukman dalam keterangan yang disampaikan pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia menyebut langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keselamatan penerbangan ketika asap mengganggu kondisi di sekitar bandara.

Rincian penerbangan terdampak karhutla

Dari total 1.673 penerbangan, sebanyak 745 mengalami keterlambatan. Sementara itu, 907 penerbangan masuk kategori dibatalkan atau ditunda, 15 dialihkan ke bandar udara lain, dan enam kembali ke bandar udara keberangkatan atau return to base (RTB).

Angka tersebut dihimpun melalui pemantauan dan koordinasi Kemenhub dengan Kantor Otoritas Bandar Udara, pengelola bandara, penyedia layanan navigasi penerbangan, serta operator penerbangan. Data mencakup penerbangan domestik yang terdampak karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Di luar gangguan akibat asap, terdapat 14 penerbangan yang dibatalkan karena faktor lain pada periode yang sama. Penyebabnya meliputi sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, angin kencang, serta kebutuhan perawatan pesawat.

Sepuluh maskapai ikut terdampak

Gangguan operasional tercatat pada penerbangan yang dijalankan 10 maskapai. Citilink Indonesia menjadi maskapai dengan jumlah penerbangan terdampak terbanyak, yakni 478 penerbangan. Berikutnya NAM Air dengan 300 penerbangan, Wings Air 227 penerbangan, dan Super Air Jet 161 penerbangan.

Maskapai lain yang tercatat terdampak ialah Surya Mataram dengan 134 penerbangan, Batik Air 112, Garuda Indonesia 97, TransNusa 94, Lion Air 41, serta Sriwijaya Air 29 penerbangan.

Untuk pembatalan, Wings Air mencatat jumlah tertinggi, yaitu 226 penerbangan. Super Air Jet menyusul dengan 158 penerbangan, sedangkan Citilink membukukan 115 penerbangan yang dibatalkan.

Adapun keterlambatan paling banyak terjadi pada penerbangan Citilink, sebanyak 357. NAM Air berada di urutan berikutnya dengan 212 penerbangan mengalami delay. Rincian tersebut menunjukkan dampak gangguan tidak merata di antara maskapai maupun jenis penanganan operasional.

Bandara di Kalimantan hingga Papua terdampak

Sejumlah bandara di Kalimantan termasuk lokasi yang mengalami gangguan akibat asap. Di antaranya Bandara Supadio Pontianak, Tjilik Riwut Palangka Raya, Iskandar Pangkalan Bun, H. Asan Sampit, Rahadi Oesman Ketapang, dan Syamsudin Noor Banjarmasin.

Dampak juga tercatat di Sumatera, termasuk Bandara Sultan Thaha Jambi dan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Di Papua, bandara yang disebut terdampak meliputi Rendani Manokwari, Douw Aturure Nabire, Torea Fakfak, Utarom Kaimana, Babo Teluk Bintuni, dan Ewer Asmat.

Persebaran lokasi tersebut membuat penanganan gangguan perlu dilakukan sesuai kondisi masing-masing bandara. Keputusan menunda, membatalkan, mengalihkan, atau mengembalikan pesawat ke bandara asal diambil dengan memperhatikan batas keselamatan penerbangan, kata Kemenhub.

Penumpang berhak atas kompensasi atau refund

Kemenhub mengingatkan maskapai tetap wajib memenuhi hak penumpang yang terdampak keterlambatan maupun pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk layanan dapat berupa kompensasi, penjadwalan ulang, atau pengembalian biaya tiket secara penuh.

Kantor Otoritas Bandar Udara ditugaskan mengawasi pemenuhan hak tersebut di lapangan. Lukman menyatakan Kemenhub dapat menjatuhkan sanksi kepada maskapai yang tidak menjalankan kewajibannya.

Bagi penumpang yang perjalanannya terganggu, informasi mengenai pilihan penjadwalan ulang, kompensasi, dan pengembalian dana dapat diminta langsung kepada maskapai. Di tengah kondisi asap yang dapat berubah, keputusan operasional tetap bergantung pada keselamatan dan ketentuan penerbangan di masing-masing bandara.

Redaksiana