Ekspor Batu Bara dan Sawit Lewat DSI Mulai 2027

Pemerintah mengevaluasi kesiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebelum skema ekspor satu pintu untuk batu bara, sawit, dan ferroalloy berlaku penuh pada 1 Januari 2027.

ekspor-batu-bara-sawit-lewat-dsi-mulai-2027

Pemerintah mengevaluasi kesiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjelang penerapan penuh skema ekspor satu pintu untuk batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi atau ferroalloy pada 1 Januari 2027. Evaluasi berlangsung selama masa transisi yang dimulai pada 1 Juni 2026 dan berakhir pada 31 Desember tahun ini.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemeriksaan berfokus pada kesiapan sistem dan keamanan mekanisme ekspor yang akan dijalankan DSI. Pemerintah belum mengubah daftar komoditas yang tercakup dalam kebijakan tersebut.

“Sesuai PP per tanggal 1 Januari itu kan sudah jalan DSI dan ini kan masa transisi. Sekarang masa transisi sampai 31 Desember, jadi dievaluasi saja,” kata Budi setelah menghadiri rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Evaluasi DSI berfokus pada kesiapan sistem ekspor

Budi menyebut pemerintah ingin memastikan sistem yang disiapkan DSI dapat beroperasi dengan aman. Evaluasi, menurut dia, diarahkan pada aspek pelaksanaan, bukan perubahan cakupan komoditas.

“Yang pasti sudah tadi mengenai kesiapan DSI seperti apa, ya, kemudian sistem yang dibuat nanti ya dipastikan bahwa semua aman ya. Jadi ini sifatnya evaluasi saja,” ujar Budi.

Ketiga komoditas yang masuk dalam skema ekspor melalui DSI tetap batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pengaturannya merujuk pada kode Harmonized System (HS) yang telah ditetapkan dalam aturan masing-masing komoditas.

Karena setiap komoditas memiliki rincian kode HS, pemerintah perlu memastikan mekanisme penerapannya berjalan sesuai ketentuan. Budi mengatakan pembahasan saat ini lebih banyak menyangkut cara pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Kemarin kan dari tiga komoditas itu kan masing-masing ada dibreakdown-nya HS-nya apa. Jadi, sama ini sebenarnya nanti lebih ke pelaksanaannya seperti apa,” kata dia.

Skema satu pintu dan pengiriman langsung

Rencana ekspor melalui DSI hadir di tengah dorongan pemerintah agar komoditas sumber daya alam Indonesia dikirim langsung ke negara pembeli, tanpa transit di negara perantara. Kedua hal itu berkaitan dengan tata kelola ekspor, tetapi sumber berita menyebutnya sebagai kebijakan dan instruksi yang berbeda.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya meminta agar ekspor komoditas energi dan mineral tidak lagi melalui negara perantara. Dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin, 2 November 2026, ia meminta pengiriman dilakukan langsung ke negara tujuan.

“Saya perintahkan jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam lewat transit negara tertentu. Enggak boleh lagi sumber daya alam dari sektor ESDM, mau kirim barang ke China, tidak boleh mampir di negara yang itu. Langsung saja,” ujar Bahlil.

Bahlil juga menginstruksikan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta SKK Migas memastikan pengiriman gas alam cair atau LNG langsung kepada pembeli. Pengiriman LNG ke Jepang dan Korea Selatan, menurut instruksi tersebut, tidak lagi melalui negara perantara.

Pengiriman langsung dinilai memperkuat pencatatan

Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Zigo Rolanda, mendukung instruksi pengiriman langsung. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar itu menilai jalur langsung dapat membantu memastikan pencatatan perdagangan dan penerimaan negara berlangsung lebih optimal.

Menurut Zigo, pengiriman melalui negara perantara berpotensi membuat pencatatan nilai perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak tidak optimal. Ia berpendapat komoditas Indonesia sebaiknya berangkat langsung dari dalam negeri ke negara tujuan.

“Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara,” kata Zigo.

Zigo juga menilai pengiriman langsung dapat menjaga posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Pandangan itu ia sampaikan sebagai dukungan terhadap instruksi pemerintah, bukan sebagai hasil evaluasi teknis atas sistem DSI.

Dalam forum Minerba Convex 2026, Zigo turut menyoroti agenda lain, termasuk prioritas bagi pengusaha daerah, BUMD, dan UMKM dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan. Ia juga menyebut perlunya penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk mengendalikan pasokan, serta pembangunan smelter yang berorientasi pada produk akhir.

Menjelang berakhirnya masa transisi, kesiapan sistem dan kejelasan pelaksanaan akan menjadi perhatian pemerintah sebelum skema DSI berjalan penuh. Pemeriksaan hingga akhir Desember akan menentukan bagaimana kebijakan satu pintu itu diterapkan pada tiga kelompok komoditas yang telah ditetapkan.

Redaksiana