Said Iqbal Desak PT Pos Hentikan Status Mitra

Said Iqbal berencana mendatangi kantor PT Pos Indonesia untuk meminta penjelasan mengenai status kerja mitra. Ia juga meminta perusahaan menghentikan skema tersebut.

said-iqbal-desak-pt-pos-hentikan-status-mitra

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, berencana mendatangi kantor PT Pos Indonesia di Pasar Baru, Jakarta Pusat, untuk meminta penjelasan tentang status kerja karyawan yang disebut sebagai mitra. Rencana itu disampaikan dalam konferensi pers virtual pada Selasa (13/10/2026).

Said mengatakan ia ingin meminta direksi PT Pos menghentikan penggunaan status kemitraan untuk pekerja yang, menurutnya, memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Ia juga meminta perusahaan menjelaskan skema kerja yang berlaku bagi para pekerja tersebut.

Said Iqbal minta penjelasan soal status kerja di PT Pos

“Besok saya akan ke PT Pos karena PT Pos ini parah bener. Ada hubungan kerja disebut dengan mitra,” ujar Said dalam konferensi pers tersebut. Ia menyatakan kedatangannya ditujukan untuk meminta klarifikasi langsung kepada perusahaan.

Rencana itu juga mencakup permintaan agar direksi menghentikan hubungan kerja yang menggunakan status mitra. Said menilai, bila PT Pos membutuhkan tenaga alih daya, hubungan kerja semestinya ditempatkan dalam skema yang sesuai dengan ketentuan bagi badan usaha milik negara.

“Saya akan minta sidak akan minta direksi PT Pos untuk menghentikan hubungan kerjanya dengan status mitra,” kata Said. Ia menyebut PT Pos perlu membentuk anak perusahaan yang mempekerjakan pekerja alih daya, dengan status kerja kontrak atau tetap melalui perusahaan tersebut.

Said juga merupakan pentolan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam pernyataannya, ia tidak merinci jumlah pekerja yang dimaksud maupun bentuk hubungan kerja yang dijalankan PT Pos. Karena itu, klarifikasi yang hendak diminta akan berpusat pada penggunaan istilah mitra dan pengaturan hubungan kerja para pekerja.

Ketentuan outsourcing BUMN diatur dalam UU baru

Persoalan ini muncul setelah pemerintah mengeluarkan ketentuan baru mengenai pekerja alih daya atau outsourcing di BUMN. Dalam aturan tersebut, BUMN diwajibkan menjalankan alih daya melalui anak perusahaan.

Ketentuan itu dimuat dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada pekan sebelumnya. Aturan mengenai outsourcing di BUMN menjadi salah satu ketentuan baru yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Dengan ketentuan itu, Said meminta PT Pos membentuk anak usaha sebagai jalur untuk mempekerjakan tenaga alih daya. Ia menyebut hubungan kerja para pekerja nantinya dapat berstatus kontrak atau tetap melalui anak perusahaan tersebut.

Pernyataan Said menempatkan status mitra sebagai hal yang perlu diklarifikasi dalam konteks aturan baru itu. Namun, bahan keterangan yang disampaikan belum memuat tanggapan dari direksi PT Pos maupun penjelasan perusahaan mengenai praktik hubungan kerja yang dipersoalkan.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat aturan lain

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mencakup sejumlah ketentuan lain. Di antaranya adalah pengaturan dana cadangan pesangon serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Undang-undang itu turut melarang penahanan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja. Perlindungan bagi pekerja perempuan juga masuk dalam cakupan aturan, termasuk hak cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya.

Rangkaian ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aturan baru itu mencakup beberapa aspek perlindungan tenaga kerja, tidak hanya pengaturan outsourcing di BUMN. Meski begitu, rencana Said mendatangi PT Pos secara khusus diarahkan pada pertanyaan mengenai status mitra dan cara perusahaan mengatur hubungan kerja pekerja alih daya.

Said menyampaikan rencana kunjungan itu sebagai upaya meminta penjelasan kepada direksi. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada klarifikasi PT Pos serta bagaimana ketentuan outsourcing dalam UU tersebut diterapkan pada hubungan kerja di perusahaan.

Redaksiana