Kemendagri Atur Kontrak PPPK hingga Desember 2026
Kemendagri meminta pemerintah daerah tidak memutus kontrak PPPK dan PPPK Paruh Waktu secara sepihak pada Oktober-Desember 2026. Pemda juga diminta mengevaluasi kinerja dan menyiapkan anggaran.
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran yang mengatur keberlanjutan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu, di daerah. Melalui SE Nomor 800.1.13.2/8000/SJ, Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak memutus perjanjian kerja secara sepihak pada Oktober hingga Desember 2026.
Edaran tersebut juga meminta pemerintah daerah memastikan proses evaluasi kinerja dan ketersediaan anggaran berjalan tertib. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memberi kepastian bagi pegawai yang masa kontraknya akan berakhir.
Kontrak PPPK tak boleh diputus sepihak
Instruksi Kemendagri ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta tidak menghentikan hubungan perjanjian kerja PPPK maupun PPPK Paruh Waktu secara sepihak selama tiga bulan terakhir 2026.
Larangan tersebut bukan berarti kontrak tidak dapat dihentikan dalam keadaan apa pun. Surat Edaran tetap membuka pengecualian apabila pemutusan didasarkan pada alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Ada empat alasan yang disebutkan dalam edaran, yakni pegawai telah mencapai batas usia pensiun, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, melakukan pelanggaran disiplin berat yang telah berkekuatan hukum tetap, atau meninggal dunia. Di luar kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta tidak mengambil keputusan pemutusan secara sepihak pada periode yang ditetapkan.
Aturan ini berkaitan dengan pegawai yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Oktober, November, atau Desember 2026. Kemendagri juga meminta pemda memberi perhatian terhadap pegawai yang kontraknya berakhir hingga Desember 2026 melalui evaluasi kinerja.
Evaluasi harus objektif dan terdokumentasi
Pemerintah daerah diminta menilai kinerja PPPK dan PPPK Paruh Waktu secara objektif, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan begitu, keputusan mengenai keberlanjutan kontrak dapat merujuk pada rekam jejak kerja dan kontribusi pegawai, bukan penilaian yang dilakukan tanpa dasar yang jelas.
Evaluasi itu menjadi bagian penting dalam pengelolaan kontrak, terutama bagi pegawai yang masa kerjanya segera berakhir. Penilaian yang tercatat juga memberi pegangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam edaran tersebut, Kemendagri turut menekankan kesiapan anggaran. Pemda diminta meninjau kembali alokasi belanja daerah dan memastikan kecukupan dana untuk membayar gaji serta hak PPPK dan PPPK Paruh Waktu hingga Desember 2026.
Ketersediaan anggaran diperlukan agar pemenuhan hak pegawai tidak terkendala. Kemendagri mengaitkan langkah itu dengan upaya menjaga pelayanan publik di daerah tetap berjalan, tanpa gangguan akibat persoalan pembayaran.
Daerah diminta melaporkan pelaksanaan SE
Pelaksanaan kebijakan tersebut akan dipantau melalui pelaporan berjenjang. Bupati dan wali kota diwajibkan menyampaikan laporan kepada gubernur di wilayah masing-masing. Gubernur kemudian menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas nama pemerintah pusat.
Setelah menerima laporan daerah, gubernur menyusun rekapitulasi pelaksanaan dari pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota. Rekapitulasi itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 30 hari kalender sejak Surat Edaran ditetapkan.
Laporan yang dihimpun harus memuat tiga informasi utama: jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang masa kerjanya berakhir pada 2026, jumlah pegawai yang perjanjian kerjanya diperpanjang, serta rincian alokasi anggaran belanja daerah untuk mendukung kebijakan tersebut.
Data itu memberi gambaran mengenai jumlah pegawai yang terdampak, keputusan perpanjangan kontrak, dan kesiapan pembiayaan di masing-masing daerah. Pemda kini perlu menindaklanjuti edaran melalui evaluasi yang terdokumentasi dan perencanaan anggaran yang memadai, sementara pelaporan berjenjang menjadi salah satu alat untuk memastikan pelaksanaannya terpantau.
