DJP Pantau Flexing Medsos, Cocokkan Harta dan SPT

DJP menjadikan unggahan gaya hidup mewah sebagai informasi awal untuk menelusuri kepatuhan pajak. Harta dan penghasilan tetap diperiksa melalui SPT serta data pendukung.

djp-pantau-flexing-medsos-cocokkan-harta-dan-spt

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan unggahan gaya hidup mewah di media sosial sebagai salah satu sumber informasi untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Informasi itu diteliti dengan membandingkan harta yang terlihat dengan penghasilan dan aset yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan, seseorang tidak otomatis bermasalah dengan pajak hanya karena mengunggah foto mobil mahal atau barang bernilai tinggi. Unggahan tersebut menjadi petunjuk awal, bukan bukti pelanggaran.

Unggahan flexing menjadi informasi awal

Dalam podcast Filonomics Kompas.com, Inge menjelaskan, informasi mengenai flexing dapat berasal dari unggahan yang ramai diperbincangkan maupun laporan masyarakat. DJP kemudian menelusuri data perpajakan orang yang bersangkutan sebelum mengambil kesimpulan.

“Sebenarnya itu merupakan informasi bagi kami, tetapi pasti kami teliti lebih lanjut. Kalau kami memperkirakan datanya hanya berupa pamer kekayaan, kami akan melihatnya terlebih dahulu. Kami periksa bagaimana SPT-nya, berapa penghasilannya, dan apakah harta tersebut sudah dilaporkan,” ujar Inge.

Artinya, perhatian publik terhadap gaya hidup seseorang tidak serta-merta membuatnya dikenai tindakan. Pemeriksaan berpusat pada kecocokan antara informasi yang beredar, penghasilan yang dilaporkan, serta daftar harta dalam SPT. DJP perlu melihat catatan perpajakan terlebih dahulu, bukan semata-mata menilai penampilan atau unggahan di internet.

Jika seseorang memiliki kendaraan mewah dan harta itu telah dilaporkan sesuai ketentuan, unggahan yang memperlihatkannya tidak menjadi persoalan berdasarkan penjelasan Inge. “Kalau ternyata dia memang sudah melaporkan hartanya, dia punya mobil mewah dan berfoto memamerkannya, itu memang miliknya. Tidak ada masalah karena harta tersebut sudah dilaporkan,” katanya.

Pemantauan media sosial dilakukan rutin

Menurut Inge, pemantauan media sosial merupakan bagian dari kegiatan rutin DJP. Tim terkait mengamati informasi yang beredar setiap hari dan dapat menganalisis isu secara real time. Pemantauan itu dilakukan beberapa kali dalam sehari.

Informasi yang ditemukan dapat menjadi dasar untuk meneliti lebih jauh data perpajakan. Namun, keberadaan unggahan atau isu yang viral tidak dengan sendirinya menentukan hasil pemeriksaan. DJP tetap mencocokkannya dengan laporan dan informasi lain yang tersedia.

Pendekatan tersebut menempatkan media sosial sebagai salah satu sumber yang membantu otoritas mengenali kemungkinan ketidaksesuaian. Penentuan apakah ada persoalan tetap bergantung pada hasil penelaahan terhadap data, termasuk apakah penghasilan dan harta telah disampaikan dalam SPT.

DJP sandingkan SPT dengan data dari berbagai sumber

Pengawasan kepatuhan pajak tidak hanya bertumpu pada unggahan digital. DJP juga menggunakan informasi dari sejumlah pihak sebagai pembanding, antara lain perbankan, data kepemilikan kendaraan, notaris, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Data dari berbagai sumber itu disandingkan dengan keterangan dalam SPT Tahunan. Pemeriksaan mencakup kesesuaian penghasilan, kepemilikan harta, dan utang yang dilaporkan wajib pajak. Dengan demikian, informasi yang tampak di media sosial bukan satu-satunya dasar untuk menilai kepatuhan.

Bagi wajib pajak, penjelasan DJP menegaskan pentingnya memastikan laporan tahunan mencerminkan penghasilan dan harta yang dimiliki. Sementara bagi masyarakat, unggahan mewah di internet dapat menjadi informasi bagi otoritas, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan seseorang melanggar kewajiban pajak. Penilaian akhirnya tetap memerlukan pemeriksaan data secara menyeluruh.

Redaksiana