Inklusi Keuangan Jateng 95 Persen, Literasi Tertinggal
Inklusi keuangan Jawa Tengah mencapai 95 persen pada 2026, sementara literasi baru 72,8 persen. OJK mengingatkan warga mewaspadai pinjol ilegal, investasi tak masuk akal, dan judi online.
Inklusi keuangan di Jawa Tengah mencapai 95 persen pada 2026, tetapi pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan masih berada di angka 72,8 persen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan, akses yang semakin luas perlu disertai kewaspadaan agar masyarakat tidak terjebak pinjaman online ilegal, investasi tak masuk akal, maupun judi daring.
Perbedaan angka inklusi dan literasi itu mengemuka dalam puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Semarang, Sabtu, 7 November 2026. Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan, tingginya akses terhadap layanan keuangan harus dibarengi pemahaman yang memadai tentang cara menggunakannya.
Menurut Hidayat, masyarakat perlu memahami sekaligus yakin dan waspada saat memanfaatkan produk keuangan. Pemahaman tersebut penting agar warga mampu mengenali risiko, termasuk tawaran pinjaman ilegal yang dapat berujung pada masalah keuangan.
OJK dorong masyarakat memeriksa tawaran keuangan
OJK Jawa Tengah meminta masyarakat menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum menerima tawaran investasi. Legal berarti memastikan pihak yang menawarkan produk terdaftar dan diawasi, sedangkan logis berarti menilai apakah janji keuntungan sepadan dengan risiko yang mungkin muncul.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jateng, Taufik Andriawan, menyarankan masyarakat menghubungi layanan 157 untuk memeriksa status perusahaan. Setelah itu, calon investor tetap perlu menilai kewajaran penawaran.
“Kalau menjanjikan keuntungan 1 persen sebulan tanpa risiko, itu tidak masuk akal,” ujar Taufik.
Peringatan ini menyoroti pentingnya tidak mengambil keputusan hanya karena iming-iming keuntungan. Masyarakat perlu memeriksa legalitas penyelenggara dan mempertimbangkan risikonya sebelum menyerahkan dana atau menggunakan layanan keuangan. Akses yang mudah, kata OJK, tidak dengan sendirinya membuat setiap tawaran aman.
Untuk memperluas edukasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah 1 menggelar sekitar 300 Sekolah Pasar Modal sejak Januari hingga November. Kepala Kantor BEI Jateng 1 Fanny Rifqi El Fuad mengatakan, kegiatan tersebut membantu calon investor menyesuaikan profil risiko dengan karakteristik instrumen investasi.
Judi online dan pinjol ilegal jadi perhatian
OJK juga menyoroti besarnya persoalan judi online di Jawa Tengah. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2025 yang disampaikan dalam kegiatan itu, provinsi ini berada di peringkat kedua nasional dengan sekitar 1,4 juta pengguna judi online.
Hal yang menjadi perhatian, hampir 80 persen dana yang digunakan untuk berjudi disebut berasal dari utang. Sebagian besar utang tersebut bersumber dari pinjaman online ilegal. Kondisi ini dapat membuat warga menghadapi dua masalah sekaligus: kehilangan uang karena judi dan kewajiban membayar pinjaman.
Taufik menggambarkan situasi itu sebagai upaya keluar dari satu bahaya, tetapi justru masuk ke bahaya lain. Ia mengatakan penanganan persoalan tersebut akan dilakukan bersama PPATK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta aparat penegak hukum.
Data itu menjadi alasan bagi OJK untuk terus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan pinjol ilegal, terlebih untuk membiayai aktivitas judi. Tawaran pinjaman yang tampak mudah dapat memperbesar beban ketika dana digunakan untuk berjudi dan tidak menghasilkan uang untuk membayar kembali utang.
Rekening pasif berisiko disalahgunakan
Dalam upaya mengurangi risiko kejahatan siber, OJK mengimbau masyarakat menutup rekening bank yang sudah lama tidak digunakan. Rekening pasif, menurut OJK, rentan disalahgunakan sindikat untuk praktik jual beli rekening atau sebagai tempat menampung dana judi online.
Taufik juga mengingatkan konsekuensi jika rekening terindikasi terkait judi online oleh PPATK. Dalam kondisi tersebut, seluruh rekening hingga kartu kredit milik nasabah yang bersangkutan dapat diblokir. Proses pemulihannya, kata dia, bisa memakan waktu lama dan merepotkan.
Capaian inklusi keuangan yang tinggi membuka akses lebih luas bagi masyarakat, tetapi angka literasi yang belum setara menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan. Pemeriksaan legalitas, penilaian kewajaran keuntungan, serta pengelolaan rekening menjadi langkah yang dapat dilakukan warga untuk lebih berhati-hati saat berhadapan dengan layanan keuangan.
