BPOM Pacu Inovasi Vaksin untuk Tutup Vaccine Gap
BPOM mendorong inovasi vaksin dan menyiapkan persetujuan bersyarat untuk mempercepat akses obat tanpa mengurangi standar keamanan, khasiat, dan mutu.
BPOM mendorong percepatan inovasi vaksin untuk mengatasi vaccine gap atau kesenjangan ketersediaan vaksin, sekaligus memperkuat kemandirian farmasi nasional. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan komitmen itu dalam kuliah umum di kampus Indonesia International Institute for Life-Sciences (i3L), Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Kuliah umum bertajuk “Bridging the Vaccine Gap: Scientific and Technological Advances for Diseases Lacking Effective Vaccines” tersebut membahas tantangan pengembangan vaksin bagi penyakit yang belum memiliki vaksin efektif atau belum dapat diakses secara merata. Sejumlah penyakit yang disorot antara lain tuberkulosis (TBC), AIDS, hepatitis C, dan malaria.
Acara itu dihadiri Rektor i3L Katherine serta Board Director Kalbe Farma Mulialie. Dalam paparannya, Taruna menekankan bahwa upaya menutup kesenjangan vaksin memerlukan keterhubungan riset ilmiah, penguasaan teknologi, dan dukungan kebijakan regulasi.
Tantangan vaksin bukan hanya soal riset
Pengembangan vaksin menghadapi hambatan yang berlapis. Di sisi ilmiah, virus yang cepat bermutasi menambah kerumitan penelitian. Pada saat yang sama, biaya riset yang tinggi, keterbatasan fasilitas produksi lokal, dan kendala distribusi rantai dingin dapat menghambat vaksin sampai kepada masyarakat.
Ketimpangan akses terlihat jelas saat pandemi COVID-19. Menurut data yang disampaikan Taruna, negara berpenghasilan tinggi mampu mencakup lebih dari 80 persen vaksinasi dalam kurun 12 bulan, sedangkan cakupan di negara berpenghasilan rendah berada di bawah 15 persen.
“Karena seluruh dunia membutuhkan vaksin itu. Ada negara-negara yang punya vaksin, ada yang tidak,” kata Taruna, menjelaskan ketimpangan akses tersebut.
Bagi BPOM, keberhasilan vaksin tidak cukup diukur dari penemuannya di laboratorium. Vaksin juga perlu terjangkau, dapat diproduksi secara massal, dan disalurkan secara adil. Karena itu, pemanfaatan teknologi seperti platform mRNA, kecerdasan buatan (AI), dan vaksin mukosa dinilai penting dalam mendorong inovasi.
BPOM siapkan jalur percepatan regulasi
BPOM menyatakan akan menjembatani hilirisasi riset agar hasil penelitian dapat berkembang menjadi produk obat yang siap digunakan. Pendampingan lembaga tersebut mencakup tahap pengujian awal, uji klinis, kesiapan fasilitas produksi yang memenuhi standar current good manufacturing practice (cGMP), hingga penerbitan izin edar.
Salah satu kebijakan yang tengah disiapkan ialah aturan mengenai conditional approval atau persetujuan bersyarat. Skema ini dirancang untuk mempercepat akses terhadap vaksin dan obat baru, tanpa mengurangi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Rancangannya telah disusun melalui koordinasi dengan berbagai lembaga dan melibatkan masukan publik, dengan mengacu pada praktik di Eropa.
Selama ini, jalur registrasi produk di Indonesia antara lain mencakup special access scheme (SAS), emergency use authorization (EUA) yang digunakan pada masa pandemi atau endemi, serta evaluasi normal. Jalur evaluasi normal dapat memerlukan waktu panjang, terutama bagi produk inovatif yang membutuhkan uji klinis bertahap, mulai fase 1 dan 2 hingga fase 3 multicenter.
BPOM menilai persetujuan bersyarat dapat membantu mengatasi hambatan waktu, termasuk bagi obat untuk penyakit langka yang memerlukan investasi besar. Namun, percepatan bukan berarti pelonggaran pengawasan. Taruna menegaskan bahwa standar keamanan, khasiat, dan mutu tetap menjadi pegangan dalam setiap keputusan izin.
Kolaborasi untuk kemandirian vaksin nasional
Selain menyiapkan aturan baru, BPOM mengembangkan kerja sama untuk mempercepat penerbitan izin melalui mekanisme mutual agreement, reliance, dan reference. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya agar inovasi medis dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara lebih cepat, aman, dan tepat sasaran.
BPOM juga berharap perguruan tinggi dan industri farmasi nasional memperkuat kolaborasi strategis. Kemitraan itu diharapkan mempercepat alih teknologi serta produksi di dalam negeri, sehingga Indonesia memiliki kemampuan memproduksi vaksin yang aman, efektif, dan terjangkau tanpa bergantung pada impor.
Keberhasilan agenda tersebut akan bergantung pada kemampuan menghubungkan penelitian dengan produksi dan akses publik. Dengan kolaborasi antara regulator, kampus, dan industri, inovasi vaksin diharapkan tidak berhenti sebagai hasil riset, tetapi dapat menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat.
